Jakarta, 10 Januari 2023 – Direktorat Jenderal pajak (DJP) baru saja melakukan media briefing untuk memberikan informasi perpajakan terkini kepada awak media. Materi disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dengan didampingi jajarannya. “Hari ini, kami mencoba untuk menyampaikan beberapa update ataupun penambahan penjelasan (atas) beberapa isu yang kemarin beredar di publik secara umum agar terdapat kesamaan persepsi kebijakan perpajakan,” kata Dirjen Pajak di media center Kantor Pusat DJP.. Pertama, Dirjen Pajak menyampaikan kembali…
"LAKUKAN MEDIA BRIEFING, DJP BERI INFORMASI PAJAK TERKINI"Category: DJP
Jakarta, 23 Desember 2022 – Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Peraturan ini mulai berlaku 60 hari sejak tanggal diundangkan atau 5 Desember 2022, yakni 3 Februari 2023. “Untuk melaksanakan Pasal 43A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)…
"KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN"
Jakarta, mitranusantaranews- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) baru saja menggelar sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang ditujukan untuk Wajib Pajak prominen dan figur publik di wilayah Jakarta dan Banten. Acara diselenggarakan secara luring di Aula Chakti Buddhi Bhakti Kantor Pusat DJP dan secara daring melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting dan Youtube (14/12/2021). Acara ini merupakan rangkaian roadshow sosialisasi UU HPP yang telah diawali di Bali pada 18 November 2021 lalu. Ketua Komisi XI DPR…
"DJP Gelar Sosialisasi UU HPP Wajib Pajak Prominen dan Figur Publik Diwilayah Jakarta Banten"
Bandar Lampung, mitranusantaranews.com – Diambil dari artikel pajak ( http://pajak.go.id ) yang di tulis oleh Imam Dermawan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membahas tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) . Sabtu (04/12/2021). Ada Empat yang ditulis tebal dalam artikel tersebut yakni Keadilan, Pemerataan Keadilan, Keadilan Melalui PPN Sembako, dan Pemerintah Bergerak. Keadilan adalah memberikan suatu penilaian kepada siapapun sesuai dengan apa yang menjadi haknya, yakni dengan bertindak secara sepantasnya dan tidak melanggar hukum. “Keadilan…
"Direktorat Jendral Pajak Bicara Aristoteles lewat pengenaan PPN"
